Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Parpol Usung Putri Raja di Pemilu Thailand Terancam Dibubarkan

image-gnews
Putri Ubolratana Rajakanya.[Straits Times]
Putri Ubolratana Rajakanya.[Straits Times]
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Diskualifikasi putri raja Thailand sebagai kandidat perdana menteri dalam pemilu tanggal 24 Maret 2019 dikhawatirkan akan membuat demokrasi semakin sulit ditegakkan di negara ini.

Diawali dari keputusan Partai politik Thai Raksa Chart mendaftarkan secara resmi nama putri raja Ubolratana Rajakanya 8 Februari 2019 di Komisi pemilihan.

Baca: Putri Ubolratana Rajakanya Didiskualifikasi dari Pemilu Thailand

Sebenarnya, rumor telah beredar sehari sebelumnya bahkan hingga larut malam tentang nama putri raja yang akan maju jadi kandidat perdana menteri. Namun tak satupun media berani menyebut namanya.

Partai Thai Raksa Chart memastikan hanya satu kandidat perdana menteri yang didaftarkan.

Mengetahui putri raja berusia 67 tahun itu maju pemilu, menurut laporan Bangkok Post, membuat panas Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha dan partai Palang Pracharath atau PPRP, sehingga memutuskan untuk memperpanjang masa kekuasaannya.

PPRP pun secara resmi mendaftarkan Prayut maju kembali sebagai calon perdana menteri hanya selang beberapa jam setelah Thai Raksa Chart mendaftarkan putri raja Thailand itu.

Thai Raksa Chart merupakan pecahan dari partai Pheu Thai yang berkuasa di masa Yingluck Shinawatra menjabat sebagai perdana menteri.

Baca: Parpol Usung Putri Raja Thailand Jadi Calon PM Terancam Dihukum

Kedua partai ini berteman baik dengan mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra dan Yingluck, adik bungsu Thaksin.

Putri Ubolratana berteman baik dengan kedua kakak beradik yang sama-sama pernah menjadi perdana menteri Thailand dan kini mengasingkan diri di London, Inggris.

Partai Thai Raksa Chart dalam pernyataannya mengucapkan terimakasih atas kesediaan sang putri raja menjadi kandidat perdana menteri yang berasal dari luar partai.

Masalahnya, terobosan Thai Raksa Chart mengambil orang luar partai yakni putri raja Thailand, justru melanggar konstitusi yang secara tegas tidak membolehkan anggota kerajaan terlibat dalam politik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Raja Vajiralongkor secara terbuka mengingatkan bahwa kakaknya telah bertindak tidak etis dan melanggar konstitusi karena anggota keluarga kerajaan tidak boleh berpolitik dan memegang jabatan politik.

Komisi Pemilihan mendapat angin atas pernyataan raja, dan pada hari Minggu, 10 Februari nama putri Ubolratana dicoret dan diskualifikasi.

Putusan Komisi Pemilihan mengancam hidup partai Thai Raksa Chart. Agak sulit mempercayai kalau partai ini tidak tahu isi konstitusi tentang larangan anggota keluarga kerajaan berpolitik.

Baca: Pencalonan PM Putri Ubolratana Rajakanya Ditentang Raja Thailand

Mekanisme pengajuan nama kandidat perdana menteri juga ada aturan mainnya Sehingga pemilihan orang luar partai seharusnya tidak dilakukan.

Komisi Pemilihan Thailand belum memutuskan apakah akan menjatuhkan sanksi ke partai yang didukung Thaksin ini.

Namun seperti dilaporkan Bangkok Post, jika Komisi Pemilihan menemukan partai ini melanggar hukum, maka kasus ini akan dibawa ke Pengadilan Konstitusi.

Pengadilan Konstitusi boleh jadi memutuskan pembubaran partai Thai Raksa Chart yang memajukan putri raja Thailand jadi kandidat perdana menteri dalam pemilu mendatang. Lalu pemimpin dan anggota eksekutifnya bisa jadi dilarang ikut pemilu termasuk memberikan suara dalam pemilu selama minimal 10 tahun, atau bahkan seumur hidup.

Dalam situasi ini, sejumlah anggota eksekutif partai Thai Raksa Chart di pusat dan daerah bahkan sudah ada menyatakan mundur dan bertanggung jawab atas kekeliruan itu.

Padahal partai Thai Raksa Chat mempersiapkan 175 kandidat untuk memperebutkan 350 kursi di parlemen. Nah, jika partai ini dibubarkan mka suara di daerah pemilihannya juga akan hilang.

Alhasil, jika awalnya tujuan partai Thai Raksa Chart dengan memajukan putri raja Thailand untuk membantu dan mendukung pro-demokrasi memenangkan lebih dari 250 kursi di parlemen, maka hal itu hanya akan tinggal impian.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Detektif Swasta Israel Ditangkap di London, Dicari AS atas Dugaan Peretasan

1 hari lalu

Ilustrasi Hacker atau Peretas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Detektif Swasta Israel Ditangkap di London, Dicari AS atas Dugaan Peretasan

Seorang detektif swasta Israel yang dicari oleh Amerika Serikat, ditangkap di London atas tuduhan spionase dunia maya


Untuk Pertama Kali, AstraZeneca Akui Vaksin Covidnya Punya Efek Samping Langka

4 hari lalu

Seorang petugas kesehatan memegang botol berisi vaksin Oxford/AstraZeneca coronavirus disease (COVID-19) di Rumah Sakit Nasional di Abuja, Nigeria, 5 Maret 2021. [REUTERS/Afolabi Sotunde]
Untuk Pertama Kali, AstraZeneca Akui Vaksin Covidnya Punya Efek Samping Langka

Perusahaan farmasi AstraZeneca digugat dalam gugatan class action atas klaim bahwa vaksin Covid-19 produksinya menyebabkan kematian dan cedera serius


Terancam Dipenjara, Trump Dijatuhi Denda Rp146 Juta karena Langgar Perintah Pembungkaman

4 hari lalu

Terancam Dipenjara, Trump Dijatuhi Denda Rp146 Juta karena Langgar Perintah Pembungkaman

Hakim yang mengawasi persidangan pidana uang tutup mulut Donald Trump mendenda mantan presiden Amerika Serikat itu sebesar US$9.000 atau karena Rp146


Daftar Gugatan dalam Sengketa Pileg di MK Mulai Hari Ini, Pemohon Telah Siapkan Bukti dan Saksi

6 hari lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Daftar Gugatan dalam Sengketa Pileg di MK Mulai Hari Ini, Pemohon Telah Siapkan Bukti dan Saksi

Sengketa Pileg 2024 di MK tidak hanya sekadar proses hukum, tetapi juga merupakan cerminan dari dinamika politik dan demokrasi di Indonesia. Apa saja gugatannya?


Ribuan Pendukung Desak Perdana Menteri Spanyol Tidak Mundur dari Jabatan

6 hari lalu

Puluhan massa menunjukkan dukungan kepada Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, di Madrid, Spanyol, 28 April 2024. REUTERS/Violeta Santos Mour
Ribuan Pendukung Desak Perdana Menteri Spanyol Tidak Mundur dari Jabatan

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengumumkan akan mundur setelah pengadilan meluncurkan penyelidikan korupsi terhadap istrinya.


KPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh ke Pengadilan

11 hari lalu

Mantan terdakwa Hakim MA, Gazalba Saleh, menjalani pemeriksaan, gedung KPK, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. Dalam pemeriksaan ini tim penyidik melaksanakan penyerahan barang bukti berkas perkara telah terpenuhi secara formil dan materil tersangka Gazalba Saleh, kepada tim jaksa penuntut umum KPK untuk segera dilakukan pelimpahan ke persidangan di Pengadilan Tipikor dalam tindak pidana korupsi didapati nilai penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam bentuk pembelian aset mencapai Rp.9 miliar terkait kasus dugaan berupa suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung RI. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh ke Pengadilan

KPK melimpahkan berkas perkara Hakim Agung Gazalba Saleh yang terlibat dugaan gratifikasi dan TPPU ke Pengadilan Tipikor.


Warga Israel Mengaku Tak Bersalah atas Penyelundupan Peluru dan Senjata di Malaysia

23 hari lalu

Ilustrasi senjata api. ANTARA FOTO
Warga Israel Mengaku Tak Bersalah atas Penyelundupan Peluru dan Senjata di Malaysia

Warga Israel yang diidentifikasi sebagai Shalom Avitan terancam hukuman mati karena perdagangan senjata api ilegal.


Hakim Tolak Eksepsi Syahrul Yasin Limpo Cs, Sidang Lanjutan Digelar Pekan Depan

39 hari lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi Syahrul Yasin Limpo (tengah) berjalan meninggalkan ruangan usai mengikuti sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024.  ANTARA/Rivan Awal Lingga
Hakim Tolak Eksepsi Syahrul Yasin Limpo Cs, Sidang Lanjutan Digelar Pekan Depan

Majelis hakim Pengadilan Tipikor menolak eksepsi Syahrul Yasin Limpo sehingga sidang pembuktian dilanjutkan.


Tak Bisa Dikonversi Jadi Kursi di DPR, Suara 10 Parpol yang Gagal Ambang Batas Parlemen Pemilu 2024 Hangus

43 hari lalu

PSI Tak Lolos ke DPR Meski Habiskan Anggaran Rp 80 Miliar, Ini Kata Kaesang
Tak Bisa Dikonversi Jadi Kursi di DPR, Suara 10 Parpol yang Gagal Ambang Batas Parlemen Pemilu 2024 Hangus

Hasil rekapitulasi Pemilu 2024, ada 10 Partai yang gagal tembus Senayan. Suaranya hangus di tingkat Nasional namun berhak menukar kursi di DPRD.


Anies dan Ganjar Kompak Serahkan Urusan Hak Angket ke Parpol di DPR

43 hari lalu

Capres nomor urut satu Anies Baswedan (kanan) menyampaikan pendapat disaksikan capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo saat adu gagasan dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari 2024.  ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Anies dan Ganjar Kompak Serahkan Urusan Hak Angket ke Parpol di DPR

Belakangan belum ada pergerakan mengenai rencana hak angket di DPR.